Salemba, Jakarta - Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 13 Tahun 2019, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik sepuluh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pejabat Fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Rabu (14/10).
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas mengatakan agar pejabat fungsional terlantik siap memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Menurutnya, langkah profesional yang akan diemban di bidang masing-masing tidak ada dalam genggaman orang lain melainkan dari diri sendiri yang berkomitmen untuk jadi yang terbaik.
"PNS adalah pelayan masyarakat dan abdi negara. Posisi ASN sebagai abdi masyarakat dan negara sangat dimuliakan dengan UU ASN. Karena itu, sumpah yang diucapkan teman-teman tadi adalah doktrin yang wajib ditanamkan dalam hati lalu dikomitmenkan pada diri masing-masing untuk kemudian dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah SWT," pesan Syarif Bando.
Adapun sepuluh orang pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari dua orang Arsiparis Ahli Petama, tiga orang Arsiparis Terampil, dua orang Perencana Ahli Pertama, dan tiga orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
 
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Salemba, Jakarta - Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 13 Tahun 2019, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik sepuluh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pejabat 

Kepala Perpustakaan Nasional Lantik Sepuluh Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpusnas

Jakarta, 1 September 2021-Peningkatan budaya literasi merupakan salah satu kunci membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah sinergitas antarlembaga.
Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk mendukung kebangkitan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki daya saing, produktif, dan memajukan budaya literasi di Indonesia. Kerja sama di antara dua institusi pemerintah tersebut dijalin dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, secara virtual.
Syarif Bando menyatakan nota kesepahaman memiliki tujuan pemanfaatan akses informasi dalam peningkatan literasi bidang perkoperasian, UMKM, serta kewirausahaan melalui perpustakaan. œPenandatanganan ini akan memberikan ruang lebih dalam pemanfaatan perpustakaan secara luas terutama kepada masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan, tuturnya di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Rabu (1/9/2021).
Peningkatan produktivitas dalam negeri dapat dimulai dari UMKM. Syarif Bando menambahkan, UMKM dapat melakukannya dengan menguasai keahlian yang didapat dari buku ilmu terapan dan usaha mikro. Buku-buku ini mesti tersedia dalam bentuk tercetak maupun digital.
œBuku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bisa dimasukkan dalam aplikasi buku digital milik Perpusnas yaitu iPusnas, sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat terutama generasi muda yang sangat familiar dengan dunia digital, terangnya.
Teten Masduki menyatakan literasi adalah hal yang sentral bagi pelaku koperasi dan UMKM. Apalagi, mayoritas pelaku usaha di Indonesia ialah UMKM.
œSebanyak 99,9 persen dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Kreativitas, inovasi, hingga edukasi menjadi faktor kunci bagi para pelaku UMKM untuk terus bertahan dan beradaptasi dengan segala situasi, ujarnya.
Dia menambahkan, kerja sama ini merupakan upaya revitalisasi perpustakaan di lingkungan Kemenkop dan UKM. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas perpustakaan. œKerja sama ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, pengembangan teknologi dan informasi serta infrastruktur untuk menjadikan perpustakaan lebih adaptif, modern, dan digital di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, pungkasnya.
Secara rinci, ruang lingkup Nota Kesepahaman mencakup tujuh kegiatan yaitu pengembangan sumber daya manusia, sumber daya perpustakaan dan kepustakawanan terkait literasi perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan; pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bidang perpustakaan, kepustakawanan dan literasi perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan; pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS); peningkatan kualitas perpustakaan melalui optimalisasi (penyediaan, pertukaran, penyebarluasan) dan pemanfaatan bersama sumber-sumber informasi dan koleksi di bidang perpustakaan, perkoperasian, UKM dan kewirausahaan; penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional; dan penguatan Gerakan Nasional Gemar Membaca dan literasi Serta jurnal ilmiah bidang perkoperasian, UKM dan kewirausahaan untuk kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Anastasia Linawati

Jakarta, 1 September 2021-Peningkatan budaya literasi merupakan salah satu kunci membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah sinergitas antarlembaga.
Kementerian Koperasi dan UKM

Kolaborasi Perpusnas dan Kementerian Koperasi dan UKM Tingkatkan Literasi Perkoperasian dan UMKM

AKOMODATIF terhadap kepentingan, inilah salah satu penyebab kelembagaan menjadi jumbo dan kinerjanya tidak ekonomis, dalam arti tidak efektif dan efisien, termasuk pemborosan angaran akibat dari  diada-adakan walau sebenarnya tidan urgent. Kondisi yang demikian, dianggap wajar terutama bagi mereka yang modal politiknya minim sehingga rentan terhadap  anasir-anasir dan rongrongan para pendukungnya. Mislanya gertakan untuk tidak memberikan dukungan lagi baik suara maupun finansial lainnya, membentuk kedersehingga mengakomodasikanya dalam gerbong kekuasaan. Dampaknya pun meluas dan multi-dimensional terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis tingkat nasional, terlebih beban finansial sangat sangat berat di tengah wabah covid 19 yang belum juga mereda dan dapat diatasi. Politik akomodatif linier dengan balas jasa karena mereka berkontribusi dalam perebutan kekuasan berkontestansi melalui demokrasi. Terlebih dalam spektrum politik dinasti yang kian menjamur akan sulit dihindari praktek-praktek akomodatif dan abai akan kepentingan rakyat yang sebenarnya. Kita pun menyaksikan adanya oknum-oknum dadakan yang jejak rekamnya belum teruji, mislanya kaum milineal yang dalam waktu singkat terlibat katabelece dan tersandung tender-tender proyek. Sungguh memprihatinkan, mengingat mereka potensial namun tidak teruji integritas dan loyalitasnya kepada kepentingan rakyat dan negara. Sehingga menimbulkan kegaduhan dan anomali kebangsaan. Menurut hemat penulis, tidak cukup mereka mundur tetapi harus diproses hukum agar duduk perkaranya jelas sekaligus tidak menjadi preseden bagi tindakan-tindakan serupa di kemuidan hari.
     Outcome and Impact Oriented
     Paradigma baru dalam merumuskan kebijakan strategis, misalnya menyusun kelembagaan maupun sektor-sektor lain (termasuk ekonomi) hendaknya bertumpu pada aspek manfaat dan dampak (outcome and impact oriented) sehingga benar-benar berbasis pada realitas yang dibutuhkan rakyat, bukan sekedar angka-angka statistik maupun akomodatif terhadap dinasti dan kroni-kroninya.
Orientasi pada input-proses-ouput yang merupakan bagian dari pola pikir suatu sistem belumlah memadai dengan harapan publik, namun harus lebih fundamental mencapai dimensi outcome and impact atas kebijakan maupun yang diambil. Agar lebih obyektif harus melibatkan unsur independen, misalnya para ahli dari berbagai perguruan tinggi terkenal yang kredibel dan tidak bisa dibeli.  Kajian ilmiah dapat dilakukan minimal dalam dimensi 4-S yaitu Struktur, Sistem, SDM (Sumber Daya Manusia) dan strategi untuk meralisasikan visi dan misinya. Untuk menjamin tercapainya vii dan misi hendaknya dimensi 4S ini dirumuskan secara komprehensif, elastis menyesuaikan perubahan dan perkembangan baik internal maupun eksternal, termasuk hal-hal VUCA (Volatility/bergejolak, Uncertainty/tidak pasti, Complexity/kompleks and Ambiguity/tidak jelas). Kondisi yang tidak menentu, susah diprediksi, berlangsung sangat cepat dan mengglobal sewaktu-waktu dapat mengakibatkan mati mendadak(sudden death) karena gagal melakukan estimasi, mitigasi, antisipasi dan solusi. Struktur merupakan hard ware yang berkaitan dengan tata kerja keterhubungan semua bagian dalam organisasi/kelembagaan, sistem berkaitan dengan perangkat lunak/sofware yang mengatur tata kerja, prosedur dan nilai-nilai. SDM berkaitan dengan human capital yang menjalankan sistem dalam striiktur kelembahaan, dan strategi berkaitan dengan teknik dan taktik yang dijalankan untuk mencapai visi dan misi kelembagaan.
     Ekonomi Eksponensial
     Kebijakan dan aktivitas ekonomi yang selalu mengedepankan efisiensi dan efektivitas pun harus berbasis outcome dan impact. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai -3,1% harus dianalis sebab musababnya, juga dikaji secara mendalam mengenai melemahnya performa ekonomi nasional, juga outcome dan impactnya. Sangat penting untuk mewaspadai dan menyiapkan berbagai skenario terburuk terhadap kemungkinan terjadinya resesi ekonomi. Mengingat negara-negara lain pertumbuhan ekonominya melambat dan cenderung terpesok pada resesi dunia, kita pun perlu ekstra hat-hati terhadap kemungkinan tertuah resesi ekonomi Singapura karena jumlah investasi dari negara besar dan menempati urutan ke1, dengan nilai investasi sebesar USD 6,50 miliar dengan sebanyak 7.020 proyek; ke-2  China USD 4,74 miliar dengan sebanyak 2.130 proyek; ke-3 Jepang USD 4,31 miliar dengan sebanyak 3.835 proyek; ke-4 Hong Kong USD2,89 miliar dengan sebanyak 1.508 proyek; ke-5 Belanda USD2,59 miliar dengan sebanyak 1.345 proyek; ke-6 Malaysia USD1,35 miliar dengan sebanyak 1.682 proyek; ke-7 Korea Selatan USD 1,07 miliar dengan sebanyak 2.952 proyek; ke-8Amerika Serikat USD989,3 juta dengan sebanyak 788 proyek; ke-9. Inggris USD 743,8 juta dengan sebanyak 1.392 proyek dank e-10 Australia USD348,2 juta dengan sebanyak 1.049 proyek (data BKPM, 2020). Sementara itu, investasi Indonesia diluar negeri tercatat ada di beberapa negara, tetapi tidak tercantum jumlah uang dan jenis proyeknya.
Di tengah pandemic covid 19 dimana ekonomi global maupun nasional mendapat tekanan yang dahsyat baik dari sisi penawaran dan permintaan mengharuskan pemerintah harus mengambil langkah-langkah etra ordinary berbasis pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Harus melakakun re-setting dan transformasi perekonomian agar tumbuh secara eksponensial melalui berbagai skenario maupun pemulihan ekonomi; dibarengi peranseta aktif rakyat secara individu maupun komunitas. Dampak multi-dimensional akibat covid 19 antara lain menimbulkan darurat kesehatan karena belum diketemukan anti virusnya serta penyebarannya sangat mudah, bahkan bisa melalui udara dimana partikel terkecil virus corona dapat bertahan sekitar 3 jam di udara. Sungguh sangat mencekam dan mematikan. Untuk itu pemerintah Indonesia telah menyiapakn angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Di sisi lain, semua sector terkontrasi semakin dalam dan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi bahkan sampai “ 3,1% menyentuh bottom rack, sehingga perlu re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal.
     Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jarring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yang  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
     Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal (bukan new normal) sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar. Kini kita harus membiasakan menjadi manusia bermasker, bertopeng plastic maupun APD lainnya jika berada di ruang public, mentaati protokol kesehatan demi kemashlahatan bersama. Jangan sok jagoan merasa benar sendiri dan tahan terhadap virus corona!.  Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha dan sektor keuangan. Saat ini, kondisi dunia usaha masih terlihat lesu walaupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilonggarkan. Masyarakat masih khawatir dan dibayang-bayangi wabah covid 19 sehingga enggan keluar rumah, yang mengakibatkan daya beli menurun sehingga pendapatan sector usaha pun berkurang. Pun, industri masih harus membayar gaji karyawan, membayar sewa ruang, membayar listrik, dan biaya maintenance. Sektor keuangan pun bermasalah banyaknya tunggakan kredit akibat banyak kreditor yang terkena PHK sehingga akan memporak-perandakan usaha sector ini.
     Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal anatara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing.
     In parelel, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Alloh SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala.  Mengacu pada topic diatas, maka sektor ekonomi maupun kelembagaan harus di re-setting dan ditransformasikan mengacu pada outcome (manfaat) dan impact (dampak) yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI., dan Tim Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasioal Kemnaker)

AKOMODATIF terhadap kepentingan, inilah salah satu penyebab kelembagaan menjadi jumbo dan kinerjanya tidak ekonomis, dalam arti tidak efektif dan efisien, termasuk pemborosan angaran akibat dari  diada-adakan walau sebenarnya tidan urgent. Kondisi yang 

Paradigma Baru Ekonomi & Kelembagaan Berbasis Outcome dan Impact

Merdeka Selatan, Jakarta-Kepala Perpusnas Muh Syarif Bando bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono secara resmi menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi di Jakarta, Jumat, (13/10). Komitmen tolak gratifikasi menjadi bukti bahwa Perpustakaan Nasional bersungguh-sungguh menciptakan iklim kerja yang memuaskan masyarakat, saling mengingatkan, dan tegas terhadap segala bentuk penyelewengan pelayanan publik.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas mengingatkan kembali bahwa Perpustakaan adalah instansi publik yang dibiayai oleh Pajak sehingga harus mengoptimalisasi pelayanan publik. Tugas perpustakaan adalah ikut serta mencerdaskan bangsa, melepaskan rakyat dari belenggu kebodohan. "Jadi, integritas sangat diperlukan agar terhindar dari praktek korupsi," tegas Muh Syarif Bando. Langkah berikutnya pasca-komitmen, Perpusnas akan menyempurnakan instrumen yang diperlukan, seperti pemasangan CCTV, penguatan koordinasi, dan upaya akrobatik anggaran.
Direktur Gratifikasi KPK mengatakan salah satu kampanye yang dilakukan menolak gratifikasi adalah berusaha menolak gratifikasi dengan senyum. Korupsi dibangun berdasarkan kebutuhan. "Korupsi terjadi karena adanya opportunity (kesempatan), pressure (tekanan), rasionality (perasaan tidak ada yang dirugikan)," imbuh Giri Suprapdiono.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Merdeka Selatan, Jakarta-Kepala Perpusnas Muh Syarif Bando bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono secara resmi menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi di Jakarta, Jumat, (13/10). Ko

Perpusnas dan KPK Jalin Komitmen Pengendalian Gratifikasi

Distrik Sota, Merauke, Papua”Perlu memakan waktu sekitar 90 menit untuk kami tiba di Distrik Sota dari pusat Kabupaten Merauke. Daerah yang berada di ujung selatan provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kami melintasi kawasan Taman Nasional Wasor yang sarat dipenuhi pohon Eucalyptus, bahan baku minyak kayu putih. Langit terlihat mulai gelap, mendung menemani hampir di sepanjang perjalanan.
Setibanya di gerbang masuk perbatasan di Distrik Sota, Kab. Merauke, rombongan yang terdiri dari Kepala Perpustakaan Nasional, Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Provinsi Papua, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Merauke, ditahtakan mahkota bulu kasuari dan selempang Noken oleh pemuka adat setempat. Tidak ketinggalan tarian selamat datang mengiringi derap langkah kami meninjau lokasi akan dibangunnya Pojok Baca Digital (Pocadi) di titik Nol Kilometer Merauke-Sabang. 
Kepala Badan Perbatasan Indonesia, Merauke, Elias Mite, menyampaikan dulu daerah ini disebut pos lintas negara (PLN), namun sejak era Presiden Jokowi diganti dengan penyebutan pos lintas batas negara (PLBN).
Semestinya kawasan PLBN ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada April 2020. Pandemi COVID-19 mengubah drastis rencana tersebut. Namun, ikhtiar menebarkan virus kegemaran membaca dan literasi tetap dilanjutkan. Tidak menyerah pada kondisi pandemi.
Di kawasan Distrik Sota, banyak dijumpai potensi ekonomi dari pemanfaatan pohon Eucalyptus yang bisa dijadikan minyak kayu putih. Hanya, pengolahan dan pengemasan yang masih ala kadarnya menyebabkan produk andalan dari masyarakat Sota belum mampu dikenal luas.
Tidak hanya potensi dari minyak kayu putih. Tanaman pemberi rasa, Vanila, juga banyak tumbuh subur disini. Sekali lagi masalah yang sama menjadi kendala. Mereka belum maksimal memasyarakatkan produknya.
Di Distrik Sota, setiap rumah dibekali lahan setengah hektar untuk menanam tanaman vanili. Total ada 20 hektar diperuntukkan untuk tanaman tersebut. Keterbatasan pengetahuan mengakibatkan output dari kedua komoditi andalan dari Distrik Sota kurang dikenal pasar.
Elias Mite berharap kehadiran Pocadi mampu memberikan spirit baru bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan masyarakat perbatasan. Sesuai yang diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bahwa kawasan perbatasan  sebagai zona penunjang bisa menjadi salah satu destinasi wisata perbatasan.
 
"Kami harapa keberadaan Pocadi juga dapat memberikan ruang baca bagi anak-anak di kawasan ini. Kami sangat kekurangan bahan bacaan di seluruh distrik perbatasan, baik di darat ataupun laut," ungkap Elias Mite di hadapan Kepala Perpusnas saat meninjau lokasi Pocadi di PLBN Distrik Sota, Kab. Merauke, Rabu, (28/10).
Menanggapi yang disampaikan Kepala Badan Perbatasan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bahwa kehadiran kami bukan membawa uang atau proyek. Kami menawarkan aksesibilitas pengetahuan lewat Pocadi di perbatasan. Oleh karena itu, Perpusnas mengajak seluruh stakeholder untuk memikirkan bersama kontribusi apa yang bisa disinergikan agar wawaan, pengetahuan dan keilmuan masyarakat disini berkembang.
"Pocadi bukan sekedar alat baca. Yang terpenting saat ini dan seterusnya adalah berpikir kreatif agar lebih memberikan manfaat. Menghasilkan uang lebih banyak dari potensi ekonomi masyarakat disini. Asal ada kemauan, insya Allah ada jalan. Bahkan, bisa mengekspornya ke sejumlah negara yang membutuhkan minyak kayu putih ataupun vanila," urai Kepala Perpusnas.
Kehadiran perpustakaan dengan paradigma baru, yang bukan lagi sekedar mengelola koleksi bahan bacaan tetapi menyampaikan pengetahuan (transfer knowledge) amat diyakini akan dapat membawa masyarakat lebih sejahtera.
Banyak contoh keberhasilan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dirasakan masyarakat. Dari program ini, perpustakaan memenuhi ruang-ruang kehidupan masyarakat dengan koleksi bacaan ilmu terapan (soft skill) yang dibarengi pendampingan dan pemberian tutorial agar mudah diimplementasikan.
"Di sini (Distrik Sota, red) memiliki lahan yang sangat luas. Dengan pilihan ekonomi yang telah diputuskan, kita akan uji cobakan bersama. Koleksi bacaan yang ada di perpustakaan membuka peluang bagi siapapun untuk berwirausaha," tambah Syarif Bando.
Tidak hanya dari potensi minyak kayu putih ataupun tanaman vanila, masyarakat Distrik Sota bisa memanfaatkan lahan untuk penangkaran hewan-hewan darat atau air. Kepala Perpusnas berkeyakinan dengan ilmu dan cara yang baik, hal itu berpotensi memberikan nilai ekonomi juga.
"Maka itu, mari mulai membiasakan membaca. Dunia berubah dengan cepat karena orang-orang yang aktif membaca. Lewat kebiasaan tersebut, literasi bisa tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat".
Menutup kunjungan di Sota, Kepala Perpusnas didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Provinsi Papua Christian Sohilait, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Merauke, Kapolsek Sota, dan Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan, menyerahkan simbolis bantuan sarana dan prasarana Pocadi kepada Kepala Distrik Sota Yuliastri Karim.
 
Selepas dari Sota, kunjungan kerja Kepala Perpusnas berlanjut ke Distrik Kurik untuk melihat potret keberhasilan perpustakaan memaksimalkan potensi masyarakat kampung Salor Indah.
Distrik Kurik merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Kab. Merauke. Distrik ini, bersama lima Distrik lain yang diproyeksikan sebagai Kab. Merauke yang baru menggantikan Kab. Merauke yang akan beralih status menjadi Kota. Distrik Kurik digadang-gadang menjadi calon ibu kota baru di Kab. Merauke.
Setiba di Kurik, Kepala Perpusnas disambut Kepala Distrik Prasetyo Adi Cahyo dan Kapolsek Kurik Gatot. Adi Cahyo lantas mengatakan bahwa bangunan perpustakaan/taman pintar ini dulunya adalah bangunan Koperasi Unit Desa (KUD). Laku, kemudian tumbuh menggunakan Dana Desa. Perpustakaan Salor Indah baru memiliki 150 eksemplar buku. Meskipun begitu, Perpustakaan Salor Indah sudah berhasil menciptakan produk jahe merah, keripik, dan embal, walau dikemas dengan amat sederhana.
Keberhasilan ini memantik Kepala Perpusnas, yang lantas memberikan sejumlah bantuan koleksi bahan bacaan dan seperangkat komputer agar aksesibilitas pengetahuan mudah diperoleh.
"Kehadiran perpustakaan adalah untuk menjawab tantangan dunia yang terus berubah. Perpustakaan sampai kapanpun akan terus menjadi jembatan pengetahuan masa lalu, saat ini, dan yang akan datang," ucap Syarif Bando.
Dari manfaat perpustakaan, masyarakat bisa memperoleh beragam referensi dan pencerahan dari buku-buku.
Analoginya, ketika manusia hidup untuk waktu setahun, maka tanamlah palawija. Jika hidup untuk sepuluh tahun, maka tanamlah buah-buahan. Tetapi, jika hidup untuk membangun manusianya, maka bangunlah pengetahuan.
"Ilmu dari sekolah hingga perguruan tinggi tidak lebih dari 15 persen. Sisanya, didapatkan melalui buku-buku dan pengalaman hidup. Kita di masa depan adalah apa yang kita baca hari ini," pungkas Kepala Perpusnas mengakhiri lawatan kerja di Bumi Anim Ha (manusia sejati).
Dan lingkaran pelangi pun muncul menemani derap mesin kendaraan kami kembali ke peraduan.
 
Izakod bekai, izakod kai (satu hati, satu tujuan).
 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Distrik Sota, Merauke, Papua”Perlu memakan waktu sekitar 90 menit untuk kami tiba di Distrik Sota dari pusat Kabupaten Merauke. Daerah yang berada di ujung selatan provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kami melintasi kawasan 

Menanam Benih Literasi Di Ufuk Timur Bumi Cendrawasih

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pemustaka yang puas dengan pelayanan yang diberikan akan menjadi agen pemasaran informal, dari mulut ke mulut.
Setiap kata dan sikap, pustakawan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI selaku pemberi pelayanan publik menjadi ungkapan komunikasi kepada pemustaka yang datang. Diam, tidak peduli, cuek, pura-pura tidak tahu menjadi bentuk komunikasi yang juga ditangkap oleh pemustaka meskipun tidak ada sepatah kata pun yang terucap.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, selalu mengingatkan seluruh pustakawan yang bertugas di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas untuk aktif menyapa dan menawarkan bantuan kepada pemustaka. Hal ini merupakan upaya proaktif yang harus dilakukan.
Dalam konsepnya, di Perpusnas ada Layanan Referensi Keliling di area ruangan atau Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas. Layanan ini disebut juga dengan Rolling Reference. Buku dan semua koleksi yang ada hanya menjadi alat untuk menjawab kebutuhan informasi pemustaka.
Perpustakaan seharusnya bisa menjadi tempat yang mampu menjawab pertanyaan serta memenuhi kebutuhan pemustaka. Pernyataan ini didukung oleh Bapak Layanan Referensi, Samuel Green, bahwa Perpustakaan tidak seharusnya membiarkan masyarakat keluar dari perpustakaan tanpa terjawab pertanyaan atau kebutuhan informasinya.
Koordinator Substansi Penyusunan Media dan Layanan Informasi Perpusnas, Yuliatri Bunga, menyampaikan dalam sambutannya bahwa Indonesia Maju merupakan visi Presiden Joko Widodo yang juga menjadi cita-cita anak bangsa dari waktu ke waktu. Indonesia Maju diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai Indonesia Maju, salah satunya, kita sangat bertumpu pada SDM yang mampu menghasilkan berbagai inovasi.
œFGD yang saat ini diselenggarakan adalah bentuk pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara), ujarnya.
Layanan prima adalah amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Layanan prima menjadi level tertinggi dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk unit pelayanan publik. Layanan prima memang hanya terdiri dari dua kata, namun didalamnya terkandung unsur yang kompleks dimana semuanya saling terhubung. Penilaian unit pelayanan publik menjadi salah satu unsur dari layanan prima yakni kompetensi SDM layanan yang didalamnya terkandung nilai responsif dan keramahan.
Meskipun secara nasional unsur perilaku SDM pelayanan publik menempati tingkat kedua yang tertinggi nilainya, namun perihal SDM layanan tetap harus terus menjadi perhatian.
Kemampuan komunikasi dari pelayanan publik harus terus diasah, diupgrade, dan dikembangkan. Komunikasi efektif yang menjadi tema FGD pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (22/9/2021) ini merupakan bagian dari identifikasi Perpusnas atas risiko yang dapat mengurangi kualitas layanan perpustakaan Perpusnas.
Sebagai Public Speaker pada acara ini, Moses Sosa, mengatakan bahwa hulu dari sebuah layanan prima adalah dapat melakukan komunikasi yang efektif dan hal tersebut sudah dilakukan prosesnya pada acara yang diselenggarakan oleh Pujasintara Perpusnas. Moses juga berharap agar untuk kedepannya para pustakawan Perpusnas dapat memberikan pelayanan prima atas dasar komunikasi yang efektif.
Acara tersebut merupakan rangkaian dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Tahun 2021. Pada Hari Kunjung Perpustakaan, Perpusnas menggelar berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat secara daring.
Reporter: Herwin Saswita

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pemustaka yang puas dengan pelayanan yang diberikan akan menjadi agen pemasaran informal, dari mulut ke mulut.
Setiap kata dan sikap, pustakawan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI selaku pemberi pelayanan publik menj

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpustakaan Nasional Lantik Sepuluh Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpusnas

Kolaborasi Perpusnas dan Kementerian Koperasi dan UKM Tingkatkan Literasi Perkoperasian dan UMKM

Paradigma Baru Ekonomi & Kelembagaan Berbasis Outcome dan Impact

Perpusnas dan KPK Jalin Komitmen Pengendalian Gratifikasi

Menanam Benih Literasi Di Ufuk Timur Bumi Cendrawasih

FGD: Komunikasi Efektif Membangun Hubungan, Meraih Pelayanan Prima

Kategori (Berita Unit)